Kota menyukai garis lurus.
Marka jalan, pagar pembatas, jalur antrean, kamera pengawas, nomor loket, rambu larangan, pintu masuk, pintu keluar. Semuanya dibangun untuk memberi satu pesan sederhana: bergeraklah sebagaimana ruang ini dirancang.
Lalu manusia datang.
Trotoar berubah menjadi tempat berdagang. Bahu jalan menjadi titik menunggu. Pagar dipakai sebagai bangku. Gang sempit menjadi jalur distribusi. Lapangan kosong berubah menjadi tempat berkumpul. Sebuah jalan yang pada peta hanya berfungsi sebagai koridor lalu lintas mendadak menjadi pasar, titik demonstrasi, panggung musik, area parkir, atau tempat orang berhenti untuk melihat sesuatu.
Di situlah gagasan tentang ketertiban mulai kehilangan kepastian.
Public disorder bukan sekadar keadaan ketika aturan dilanggar. Ia muncul ketika aturan formal bertemu dengan cara manusia benar-benar menggunakan kota.
Pertanyaannya kemudian bukan hanya siapa yang tidak tertib.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: siapa yang berhak mendefinisikan ketertiban?
THE CITY ON PAPER
Di atas kertas, kota selalu terlihat lebih patuh.
Ada zonasi untuk perdagangan, jalur untuk kendaraan, ruang untuk pejalan kaki, lokasi untuk parkir, dan prosedur untuk menggunakan fasilitas publik. Setiap aktivitas ditempatkan ke dalam kotaknya sendiri.
Kenyataan tidak bekerja seperti itu.
Seorang pedagang memilih sudut jalan karena di sanalah orang lewat. Kurir berhenti beberapa menit di tempat yang sebenarnya dilarang karena alamat tujuan berada tepat di depannya. Pengendara membuat jalur alternatif karena rute resmi macet. Pejalan kaki memotong taman karena trotoar memutar terlalu jauh.
Tidak semuanya dapat dibenarkan.
Namun tidak semuanya dapat dijelaskan sebagai ketidakdisiplinan.
Sering kali perilaku yang dianggap tidak tertib justru merupakan respons terhadap ruang yang tidak bekerja sebagaimana mestinya.
Jalur pejalan kaki terputus.
Transportasi tidak sampai ke tujuan.
Tempat berdagang formal terlalu jauh dari arus manusia.
Ruang duduk hampir tidak tersedia.
Ketika desain kota tidak menjawab kebutuhan sehari-hari, warga membuat sistemnya sendiri.
Kota kemudian memiliki dua lapisan.
Satu berada dalam peraturan.
Yang lain hidup di lapangan.
Public disorder muncul di antara keduanya.
ORDER IS NEVER NEUTRAL
Kata tertib terdengar objektif.
Tidak selalu.
Trotoar kosong dapat dianggap sebagai tanda keteraturan oleh pemerintah kota. Bagi pedagang kaki lima, trotoar yang sama mungkin merupakan tempat paling masuk akal untuk mencari penghasilan.
Lapangan tanpa kerumunan terlihat bersih dan terkendali. Ketika ratusan orang datang membawa poster, kamera, pengeras suara, makanan, dan tuntutan politik, bahasa yang digunakan untuk menggambarkannya segera berubah.
Ramai.
Mengganggu.
Tidak kondusif.
Menghambat aktivitas.
Ruangnya sama.
Yang berubah adalah siapa yang menggunakannya dan untuk tujuan apa.
Di sinilah istilah seperti ketertiban umum menjadi lebih rumit daripada sekadar persoalan kebersihan atau kelancaran lalu lintas.
Setiap aturan ruang membawa asumsi tentang perilaku apa yang dianggap normal.
Berjalan diperbolehkan.
Berhenti terlalu lama bisa dicurigai.
Berbelanja diterima.
Berkumpul dalam jumlah besar mungkin diawasi.
Mengantre dianggap tertib.
Membentuk kerumunan dianggap masalah.
Perbedaannya sering tipis.
Dan hampir selalu ditentukan oleh otoritas yang mempunyai kemampuan untuk memberi nama pada situasi tersebut.
THE POLITICS OF STANDING STILL
Kota modern sangat pandai mengatur pergerakan.
Stasiun dibuat untuk memindahkan penumpang. Trotoar dirancang untuk arus pejalan kaki. Jalan mengatur kendaraan dari satu titik ke titik lainnya. Gedung perkantoran memproses manusia melalui kartu akses, lift, dan koridor.
Instruksinya hampir selalu sama:
KEEP MOVING.
Masuk.
Lewat.
Selesaikan urusan.
Keluar.
Persoalan muncul ketika seseorang tidak ingin segera pergi.
Di mana orang boleh duduk tanpa harus membeli sesuatu?
Di mana sekelompok warga dapat berkumpul tanpa terlebih dahulu menjadi pelanggan, penumpang, pekerja, atau peserta acara?
Di mana seseorang boleh sekadar berada?
Mall menyediakan kursi, tetapi ruang tersebut terhubung dengan konsumsi.
Kafe menerima orang selama ada transaksi.
Stasiun mentoleransi keberadaan selama seseorang memiliki alasan untuk melakukan perjalanan.
Ruang publik seharusnya berbeda.
Ia adalah salah satu sedikit tempat di kota di mana keberadaan tidak selalu membutuhkan tiket masuk.
Karena itu, konflik mengenai ruang publik jarang hanya menyangkut penggunaan fisik.
Yang diperdebatkan adalah hak untuk berada di sana.
CCTV SEES THE EVENT, NOT ALWAYS THE CONTEXT
Kota semakin dipenuhi kamera.
Di persimpangan.
Stasiun.
Gedung perkantoran.
Kompleks perumahan.
Toko.
Parkiran.
Lift.
Kamera memberi kesan bahwa ruang berada dalam kendali.
Namun melihat tidak sama dengan memahami.
Rekaman dapat memperlihatkan seseorang melewati pagar pembatas. Gambar tersebut tidak selalu menjelaskan mengapa pagar itu dilewati.
Kamera dapat menangkap kerumunan berhenti di tengah jalan, tetapi tidak otomatis menunjukkan bahwa jalur di depan mereka telah ditutup.
Seseorang dapat terlihat memanjat pembatas.
Video mungkin dimulai setelah situasi yang memaksanya melakukan itu.
Sistem pengawasan bekerja sangat baik dalam menangkap tindakan.
Konteks jauh lebih sulit direkam.
Akibatnya, perilaku manusia mudah dipisahkan dari kondisi yang melahirkannya.
Orang berubah menjadi pelanggar.
Kerumunan berubah menjadi gangguan.
Kemacetan berubah menjadi ketidakdisiplinan.
Dalam bahasa administrasi, sebuah peristiwa harus masuk ke dalam kategori tertentu.
Kota nyata jarang sesederhana kategorinya.
BARRICADES
Tidak banyak benda yang berbicara sejelas barikade.
Ia tidak menjelaskan panjang.
Ia hanya berkata: jangan lewat sini.
Kadang alasannya jelas. Ada perbaikan jalan, kecelakaan, atau situasi berbahaya.
Pada kesempatan lain, pembatas dipasang untuk kunjungan pejabat, demonstrasi, acara olahraga, operasi keamanan, atau pengendalian kerumunan.
Sebuah barikade dapat mengubah perilaku ribuan orang dalam hitungan menit.
Jalan ditutup.
Arus kendaraan berpindah.
Pejalan kaki mencari celah.
Pedagang bergeser.
Kerumunan terbentuk di titik baru.
Kemacetan muncul beberapa ratus meter dari lokasi awal.
Dari atas, semuanya terlihat kacau.
Dari bawah, setiap orang sedang beradaptasi.
Hal yang sama terjadi pada banyak bentuk public disorder.
Apa yang tampak seperti ketidakaturan sering kali sebenarnya merupakan sejumlah besar keputusan rasional yang terjadi bersamaan.
Masalahnya, keputusan itu tidak selalu sesuai dengan rencana pusat.
A CROWD IS NOT YET AN EXPLANATION
Kerumunan mudah menimbulkan kecemasan.
Jumlah manusia yang besar mengurangi kemampuan sistem untuk mengontrol gerak individu. Jalan menjadi sulit diprediksi. Suara meningkat. Batas antara penonton, peserta, pejalan kaki, pedagang, aparat, dan orang yang hanya kebetulan berada di sana menjadi kabur.
Karena itulah kerumunan sering diperlakukan sebagai kondisi yang perlu dikelola.
Tetapi istilah crowd tidak menjelaskan alasan orang berkumpul.
Orang dapat memenuhi jalan setelah pertandingan sepak bola.
Mereka bisa berkumpul karena konser, ada kecelakaan, kemeriahan pasar malam, ada aksi demonstrasi, karena bencana, atau seseorang sedang membagikan makanan.
Secara visual, beberapa situasi tersebut dapat terlihat serupa.
Secara politik, artinya sangat berbeda.
Menyebut kerumunan sebagai gangguan sebelum memahami penyebabnya adalah cara paling cepat untuk menghilangkan konteks.
NO QUIET ZONE
Kota tidak pernah benar-benar diam.
Knalpot bertemu suara konstruksi. Pedagang memanggil pelanggan. Sirene memotong percakapan. Musik keluar dari toko. Kereta datang. Pengeras suara mengumumkan sesuatu. Hujan menghantam seng. Orang berteriak dari seberang jalan.
Suara adalah bagian dari kehidupan urban.
Ia juga bagian dari kekuasaan.
Tidak semua suara dinilai dengan cara yang sama.
Bor konstruksi yang berlangsung berjam-jam dapat diterima sebagai konsekuensi pembangunan.
Megafon dari sebuah aksi publik bisa segera disebut mengganggu.
Keduanya memenuhi ruang yang sama: udara.
Perbedaannya terletak pada legitimasi yang diberikan kepada sumber suara tersebut.
Karena itu, pertanyaan mengenai kebisingan bukan hanya seberapa keras?
Ada pertanyaan lain di belakangnya.
Siapa yang sedang berbicara?
Mengapa suara mereka berada di sana?
Siapa yang merasa berhak meminta mereka diam?
DISORDER CAN HAVE ITS OWN ORDER
Pasar tradisional dapat terlihat kacau bagi orang yang baru datang.
Bagi mereka yang bekerja di dalamnya setiap hari, ada pola yang jelas.
Siapa menaruh barang di mana.
Jam berapa truk masuk.
Jalur mana yang harus tetap terbuka.
Siapa yang mengalah ketika dua gerobak bertemu.
Aturan itu mungkin tidak tertulis.
Bukan berarti tidak ada.
Hal serupa terjadi di jalan kecil, terminal informal, kawasan padat, atau lokasi perdagangan yang tumbuh tanpa desain pusat.
Manusia membangun koordinasi melalui kebiasaan.
Sebaliknya, sebuah ruang yang terlihat sangat teratur belum tentu bekerja dengan baik.
Loket berjajar rapi tidak menjamin prosedurnya masuk akal.
Pagar antrean tidak berarti pelayanan efisien.
Formulir yang tersusun sistematis tidak otomatis membuat birokrasi dapat dipahami.
Order dapat gagal sambil tetap terlihat teratur.
Disorder dapat berfungsi sambil terlihat kacau.
Di antara dua kemungkinan itu, penampilan menjadi ukuran yang buruk untuk menentukan apakah sebuah kota bekerja.
WHO GETS TO DEFINE ORDER?
Inilah pertanyaan utama.
Bukan apakah kota membutuhkan aturan. Tentu saja membutuhkan.
Tanpa pengaturan lalu lintas, keselamatan publik, batas konstruksi, standar bangunan, dan berbagai bentuk koordinasi, kehidupan urban akan jauh lebih berbahaya.
Tetapi kebutuhan terhadap aturan tidak membuat setiap aturan otomatis netral.
Tidak pula membuat setiap pelanggaran dapat dibaca tanpa konteks.
Ketika ruang publik diperebutkan, definisi ketertiban ikut diperebutkan.
Pemerintah memiliki versinya.
Pemilik properti mempunyai kepentingannya.
Pedagang memiliki kebutuhan sendiri.
Pejalan kaki melihat persoalan dari sudut berbeda.
Warga yang berdemonstrasi membawa definisi lain.
Begitu pula aparat, pekerja informal, pengemudi, penghuni kawasan, dan orang yang hanya membutuhkan tempat untuk berhenti selama lima menit.
Kota adalah pertemuan dari seluruh kepentingan tersebut.
Tidak pernah sepenuhnya harmonis.
Tidak seharusnya mengejutkan ketika hasilnya terlihat berantakan.
PUBLIC DISORDER
Public disorder bukan ajakan untuk mengagungkan kekacauan.
Ia juga bukan pembelaan otomatis terhadap setiap pelanggaran.
Istilah ini lebih berguna sebagai cara membaca kota.
Lihat kamera, lalu tanyakan apa yang tidak dapat dilihatnya.
Temui barikade, kemudian perhatikan siapa yang boleh melewatinya.
Hadapi kerumunan tanpa langsung menganggapnya ancaman.
Perhatikan trotoar yang terlalu penuh dan cari tahu mengapa begitu banyak orang membutuhkan ruang yang sama.
Dengarkan kebisingan, tetapi jangan berhenti pada volumenya.
Kota bukan produk final yang diserahkan oleh perencana kepada warga.
Begitu jalan dibuka, gedung dihuni, stasiun beroperasi, dan trotoar dipenuhi manusia, kota mulai ditulis ulang.
Seseorang memindahkan kursi.
Pedagang membuka lapak.
Pejalan kaki membuat jalan pintas.
Poster ditempel.
Pembatas digeser.
Orang berkumpul.
Megafon dinyalakan.
Sebuah ruang yang dirancang untuk satu fungsi mendapatkan kehidupan kedua.
Kota sedikit menyimpang dari gambar awalnya.
Dan mungkin justru di penyimpangan itulah kita bisa melihat siapa yang benar-benar memiliki hak atas ruang publik.
WHO GETS TO DEFINE ORDER?
NEO REPUBLICA / CIVIC STUDIES